Pemalang, 16 Januari – Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) terus mempertegas komitmennya untuk melindungi hak-hak awak kapal perikanan. Melalui prosedur pelaporan yang terstruktur, SPPI berupaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada awak kapal yang mengalami berbagai permasalahan, baik di dalam maupun luar negeri. Berikut adalah panduan pelaporan kasus yang dirancang oleh SPPI untuk membantu awak kapal perikanan dalam memperoleh keadilan.

Tahap 1: Mengumpulkan Informasi Awal

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh awak kapal atau keluarganya adalah mengumpulkan informasi penting terkait masalah yang dihadapi. Data yang diperlukan meliputi:

1. Identitas lengkap awak kapal.
2. Informasi perusahaan dan agen pemberangkatan yang terlibat.
3. Kronologi kejadian secara rinci, seperti masalah gaji yang belum dibayarkan, pelanggaran kontrak, atau perlakuan tidak adil.
4. Bukti pendukung, seperti salinan kontrak kerja, slip gaji, tiket perjalanan, atau dokumen korespondensi lainnya.

Pengumpulan informasi ini bertujuan untuk mempermudah verifikasi dan pengambilan langkah yang tepat dalam proses penyelesaian masalah.

Tahap 2: Menghubungi SPPI

Setelah informasi terkumpul, pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi SPPI, yaitu:

• Kantor SPPI Terdekat: Pelapor dapat mendatangi kantor SPPI untuk berkonsultasi secara langsung.
• Saluran Pengaduan Resmi:
  • Nomor telepon/WhatsApp layanan 24 jam.
  • Email resmi SPPI.
  • Formulir pengaduan online melalui website.
  • Media sosial resmi SPPI seperti Instagram, untuk informasi dan panduan tambahan.

SPPI memastikan semua saluran pengaduan dapat diakses dengan mudah, sehingga awak kapal atau keluarga tidak merasa kesulitan untuk melaporkan permasalahan.

Tahap 3: Verifikasi dan Pendampingan Awal

Setelah laporan diterima, tim SPPI akan:

1. Memverifikasi dokumen dan informasi yang diberikan oleh pelapor.
2. Memberikan pendampingan awal untuk menjelaskan hak-hak awak kapal sesuai hukum yang berlaku.
3. Menentukan langkah lanjutan berdasarkan tingkat urgensi kasus.

Pendampingan awal ini bertujuan memberikan kejelasan kepada awak kapal mengenai prosedur hukum dan membantu mengurangi tekanan yang mereka hadapi.

Tahap 4: Mediasi dengan Pihak Terkait

SPPI berusaha menyelesaikan masalah melalui mediasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti:

• Perusahaan pemberangkatan atau agen tenaga kerja.
• Pemilik kapal atau perusahaan tempat bekerja.
• Instansi pemerintah yang relevan jika diperlukan.

Mediasi dilakukan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Tahap 5: Eskalasi ke Jalur Hukum (Jika Dibutuhkan)

Jika mediasi tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, SPPI akan membantu awak kapal untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum. Proses ini melibatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Tenaga Kerja atau instansi hukum lainnya.

Tahap 6: Monitoring dan Laporan Berkala

SPPI juga akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan laporan berkala kepada awak kapal atau keluarganya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak awak kapal terpenuhi serta menghindari intimidasi atau pelanggaran lebih lanjut.

 

Melalui prosedur pelaporan ini, SPPI berharap dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi awak kapal perikanan Indonesia. Ketua SPPI menegaskan, “Kami percaya bahwa awak kapal adalah pahlawan yang layak mendapatkan keadilan. Jangan ragu untuk melaporkan masalah Anda, bersama kita wujudkan kesejahteraan awak kapal perikanan Indonesia.”

Awak kapal perikanan atau keluarga mereka yang memerlukan bantuan dapat segera menghubungi SPPI melalui saluran yang tersedia untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan lebih lanjut. "Bersama SPPI, keadilan untuk awak kapal adalah prioritas."