Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) mengadakan pertemuan penting dengan kelompok nelayan dari Kabupaten Tegal guna membahas berbagai tantangan yang dihadapi nelayan setempat, mulai dari asal usul kelompok hingga masalah yang mereka hadapi selama melaut. Dalam diskusi tersebut, isu utama yang diangkat meliputi ketidakadilan upah, penyediaan logistik, serta kesulitan akses layanan kesehatan melalui BPJS.

Para nelayan mengungkapkan bahwa upah yang mereka terima tidak sebanding dengan energi dan risiko yang dihadapi saat bekerja di laut. "Kami bekerja di bawah ancaman bahaya besar, tapi gaji yang diberikan sangat minim," keluh salah satu nelayan. Banyak dari mereka merasa bahwa usaha keras mereka tidak dihargai secara adil.

Selain itu, masalah bekal dan logistik selama di laut juga menjadi keluhan umum. Para nelayan harus membawa sendiri kebutuhan seperti kopi dan rokok, yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan tagihan oleh pemilik kapal. Ini dirasa memberatkan mereka secara finansial. "Kami sudah bekerja keras, tapi masih harus menanggung biaya tambahan untuk hal-hal seperti ini," ujar salah satu peserta diskusi.

Topik lain yang dibahas adalah akses terhadap BPJS Kesehatan. Meski iuran yang dibebankan kepada nelayan sebesar Rp 16.500, banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Beberapa nelayan menyoroti fakta bahwa banyak nyawa nelayan tidak bisa diselamatkan karena kurangnya jaminan kesehatan. Pemilik kapal sering kali tidak menyediakan asuransi kesehatan bagi para pekerjanya, padahal keuntungan yang diperoleh mereka bisa mencapai miliaran rupiah. "Nyawa nelayan seolah tidak diutamakan, meskipun kami yang bekerja keras untuk menghasilkan keuntungan besar bagi pemilik kapal," ungkap seorang nelayan dengan penuh kekhawatiran.

SPPI menegaskan akan membawa semua isu ini ke tingkat nasional untuk memastikan kesejahteraan nelayan lebih diperhatikan, termasuk dalam hal kesehatan dan upah yang layak.